Hak untuk mendapatkan Perawatan, Tunjangan Cacat dan
Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.
Perawatan
pegawai negeri sipil yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita
sakit karena dinas berhak memperoleh
pengobatan, perawatan, atau rehabilitas.
Kecelakaan
karena dinas adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikendaki, yang mengakibatkan
seseorang menderita sakit atau menjadi cacat sehinggga ia memerlukan
pengobatan, perawatan, dan rehabilitas atau mengakibatkan seseorang meningggal
dunia, yang terjadi antara lain;
a. Dalam
dan Karena menjalani tugas kewajiban
b. Dalam
keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu
disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dank arena menjalankan tugas
kewajibannya .
c. Karena
perbuatan anarsir yang tindakan terhadap anasir itu.
Cacat karena dinas ini harus di
buktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwewenang dan surat
keterangan atau berita acara dari pejabat yang berkewajiban. Tunjang cacat untuk tiap-tiap bulan
adalah sebagai berikut;
a.
70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi;
·
Penglihatan pada kedua belah mata
·
Pendengaran pada kedua belaha telingah
·
Kedua belah kaki dari pangkal paha dan dari lutut ke bawah
b.
50% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi;
o
Lengan dari sendi bahu kebawa
o
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
c.
40% dari gaji pokok apabila kehilagan fungsi;
Lengan dari atau siku ke bawah
Sebelah kaki dari pangkal paha
d.
30% dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi;
ü
Penglihatan sebelah mata
ü
Pendengaran sebelah telinga
ü
Tangan dari atau atas pergelangan ke bawah
ü
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
e.
30% sampai 70% dari gaji pokok menurut tingkat keadaan yang atas
pertimbangan Tim penguji kesehatan dari persamaan dengan apa yang disebut dalam
huruf a sampai d, untuk kehilangan fungsi atau sebagian atau keseluruhan badan
atau ingatan yang tidak termasuk dalam huruf a sampai d.
UANG DUKA
Uang
duka dan biaya pemakaman di berikan kepada istri atau suami pegawai negeri
sipil sebesar 6 kali penghasilan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.
500.000,-(Pasal 7). Tewas dalam hal
sebagai berikut;
a.
Meninggal dunia dalam dank arena menjalankan kewajiban.
b.
Meninggal dunia yang berlangsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau
jasmani yang didapat dlam atau karena menjalankan tugas kewajiban
c.
Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Apabila
pegawai negeri sipil yang tewas tidak
meninggalkan istri atau suami,
maka uang duka tewas itu diberikan kepada anaknya. Selanjutnya bila tidak ada istri atau suami ataupun anak anak,
maka uang duka tewas itu diberikan kepada orang tuanya. Akan tetapi, jika semuanya tidak ada maka uang duka
tersebut diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan biaya pemakaman di tangggung
sepenuhnya oleh Negara.
Perawatan,
tunjangan Cacat dan Uang Duka
Setiap PNS yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perwatan. Setiap PNS yang menderita cacat jasmani atau cacat Rohani dalam dan kerena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatannya apapun, berhak memperoleh tunjangan disamping pensiun yang berhak diterimanya. Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi;
1. dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. dalam
keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
3. Kerana
Perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun perbuatan akibat tindakan
terhadap anasir itu.
Tewas adalah;
1) meninggal
dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
2) meninggal
dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dina, sehingga kematian
itu disamakan dengan meningal dunia dalam dan karena menjalankan tugas
kewjibannya;
3) meninggal
dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang
didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajiabnnya;
4) Meninggal
duni karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat
tindakan terhadap anasir itu. Setiap PNS yang tewa, isteri/suaminya berhak
memperoleh uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih sebulan,
serendah-rendahnya Rp. 500.000. biaya pemakaman PNS yang tewas ditanggung oleh
Negara. PNS yang wafat, isterinya/suami berhak memperoleh uang duka wafat
sebesar 3 (tiga) kali penghasilan sebulan, serendah-rendahnya Rp. 100.000. PNS
yang mengalami kecelakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak
memperoleh pengobatan atau rehabilitasi atas biaya negara.
PP 12/1981 tentang perawatan,
tunjangan cacat dan uang duka PNS
SE bersama Menkes dan Ka BAKN no.
368/Menkes/EB/VII/1981 dan No. 09/SE/1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat
dan Uang Duka PNS.
Contoh :
o Seorang PNS pada waktu pergi ke kantor naik bus, namun
bus yang ditumpainya bertabrakan dengan bus lain di depan kantor yang
mengakibatkan PNS tersebut dan beberpa penumpang lain meninggal dunia. Maka PNS
tersebut dinyatkan tewas.
o Seorang PNS pada waktu pergi ke kantor naik bus, pada
saat bus sudah hampir sampai di kantor, PNS tersebut meninggal dunia, kemudian
dibawa ke RSUP. Berdasarkan hail pemeriksaan dan buti-bukti yang ada ternyat
PNS tersebut sebelumnya menderita sakit jantung, didalam bus serangan
jantungnya kambuh, sehingga menyebabkan meninggal dunia, maka PNS tersebut
tidak bisa dinyatakan tewas.
Catatan
Kasus pertama dapat dinyatakan
tewas, karena meninggalnya disamakan dengan meningal dunia dalam keadaan lain
yang berhubungan dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal
dunia dalam dan karena menjalan kan tugas kewajibannya. Karena dinyatakan tewas
, maka keluarganya berhak menerima uang duka tewas, biaya pemakanan ditanggung
oleh negara, dan kenaikan pangkat anumera.
Dalam kasus kedua, PNS
tersebut tidak dapat dinayatakan tewas, karena ternyata berdasarkan pemeriksaan
dokter dan bukti-bukti yang ada ternyata mengidap penyakit jantung. Didalam bus
serangan jantung mendadak sehingga menyebabkan meningal dunia. Dengan demikian
keluaga yang ditinggalkan berhak menerima uang duka wafat.
Perawatan, Tunjangan Cacat Dan Uang Muka
A. Peraturan Tentang Pengobatan, Perawatan Dan
Rehabilitas Pegawai
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1981
TENTANG
PERAWATAN, TUNJANGAN CACAD, DAN UANG DUKA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
UMUM
|
||
Dalam melaksanakan tugas kewajibannya, Pegawai
Negeri Sipil tidak luput dari kemungkinan menghadapi risiko, seperti
kecelakaan yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit,
cacad atau tewas.
|
||
Apabila Pegawai Negeri Sipil yang sakit karena dinas
atau mengalami kecelakaan karena dinas mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan sakit atau cacad, sudah selayaknyalah mereka mendapat
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya Negara.
|
||
Kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacad karena dinas,
yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri,
perlu diberikan penghargaan dalam bentuk tunjangan cacad sehingga ia dapat
hidup layak.
|
||
Biaya pemakaman Pegawai Negeri Sipil yang tewas
seluruhnya ditanggung oleh Negara dan kepada keluarganya diberikan
penghargaan dalam bentuk uang duka.
|
||
Dengan adanya jaminan pengobatan, perawatan, dan
atau rehabilitasi serta penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, maka
diharapkan setiap Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya dengan
bersemangat dan penuh rasa pengabdian dan tanggungjawab sebagai Aparatur
Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.
|
||
PASAL DEMI PASAL
|
||
Pasal 1
|
||
Cukup jelas.
|
||
Pasal 2
|
||
Ayat (1)
|
||
Sakit karena dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini, adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari kecelakaan
karena dinas.
|
||
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
hanya menyangkut rehabilitasi medis.
|
||
Ayat (2)
|
||
Surat pernyataan yang dimaksud dalam ayat ini dibuat
oleh pimpinan instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja,
serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau unit kerja yang berdiri sendiri.
Surat pernyataan tersebut antara lain memuat keterangan, bahwa kecelakaan itu
terjadi dalam salah satu keadaan yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b.
|
||
Surat- keterangan tentang sakit karena dinas sebagai
akibat langsung dari kecelakaan karena dinas, dibuat oleh dokter Pemerintah
setempat atas permintaan pimpinan instansi yang bersangkutan. Apabila pada
tempat itu tidak ada dokter Pemerintah, maka surat keterangan tersebut dibuat
oleh dokter swasta.
|
||
Berita acara tentang kecelakaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini dibuat oleh pejabat yang berwajib, seperti polisi atau pamong
praja setempat.
|
||
Ayat (3)
|
||
Keputusan pemberian pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan berwenang
berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan dan
surat keterangan atau berita acara dari yang berwajib. Pertimbangan dokter
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, dibuat secara tertulis yang antara lain
memuat keterangan tentang perlunya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi. Pertimbangan tersebut dibuat oleh
dokter Pemerintah setempat, dan apabila pada tempat itu tidak ada dokter
Pemerintah, maka pertimbangan tersebut dibuat oleh dokter swasta.
|
||
Ayat (4)
|
||
Cukup jelas.
|
||
Pasal 3
|
||
Ayat (1)
|
||
Pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini pada dasarnya dilakukan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Apabila pada suatu Kecamatan tidak terdapat
PUSKESMAS atau apabila PUSKESMAS tersebut tidak memiliki peralatan untuk
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi yang diperlukan, maka Pegawai
Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat, dan atau direhabilitasi pada rumah
sakit yang terdekat, baik rumah sakit Pemerintah maupun rumah sakit swasta.
|
||
Apabila di daerah yang bersangkutan tidak terdapat
rumah sakit Pemerintah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diobati, dirawat,
dan atau direhabilitasi di rumah sakit swasta yang terdekat yang ditunjuk
oleh Menteri Kesehatan.
|
||
B. Tunjangan Cacat Pegawai
Tunjangan Cacat (PP No. 12 Tahun 1981)
Kepada PNS yang menderita cacat
karena dinas, yang mengakibatkan PNS tersebut tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan,
diberikan tunjangan cacat di atas pensiun yang berhak diteirmanya.
Tunjangan ditetapkan oleh pejabat
berwenang (Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan LPND, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara, dsb) bagi PNS berpangkat Pembina Tk.I (Gol IV/b) ke
bawah setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.
Tunjangan ditetapkan oleh
Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) ke atas
setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN.
Besarnya tunjangan cacat
tiap-tiap bulan adalah:
1. 70% gaji pokok bila kehilangan
fungsi:
§ Penglihatan pada kedua belah
mata.
§ Pendengaran pada kedua belah
telinga.
§ Kedua kaki dari pangkal paha
atau dari lutut ke bawah.
2. 50% gaji pokok, bila
kehilangan fungsi:
ü Lengan dari sendi bahu ke
bawah.
ü Kedua belah kaki dari pangkal
paha.
3. 40% gaji pokok, bila
kehilangan fungsi:
Lengan dari siku atau dari atas siku ke bawah.
Sebelah kaki dari pangkal paha.
4. 30% gaji pokok, bila
kehilangan fungsi
·
Penglihatan sebelah mata.
·
Pendengaran sebelah telinga.
·
Tangan dari pergelangan atau dari atas pergelangan ke bawah.
·
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
5. 30% sampa 70% gaji pokok
adalah berdasar pertimbangan Tim Penguji Kesehatan dan hal-hal lain yang dapat
dipersamakan dengan keadaan yang tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 4).
6. Dalam hal terjadi beberapa
jenis cacat atau PNS, maka besarnya tunjangan cacat dengan jumlah persentase
setiap cacat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 100% gaji pokok PNS
bersangkutan.
Dasar hukum :
1. Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, tunjangan Cacat, dan Uang Duka
Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil
yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas.
Sakit karena dinas : Adalah
sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas. Pegawai
Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan/sakit karena dinas berhak memperoleh
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi atas biaya negara.
Cacat karena dinas : Adalah
cacat jasmani/rohani yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas/sakit karena
dinas. Tunjangan cacat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena
dinas dan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri.
Tewas : Adalah meninggal
dunia dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajiban, atau dalam keadaan lain
yang ada hubungannya denga dinas, atau karena luka/cacat jasmani/rohani yang
didapat dalam dan karena dinas, atau karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggung jawab.
Calon Pegawai Negeri Sipil Cacat dan Tewas karena
Dinas
o
Karena cacat =} dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil
terhitung mulai tanggal surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
·
Karena tewas =} dapat diangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung awal bulan
yang bersangkutan tewas.
C. Uang Duka Dan Biaya Pemakaman
Uang Duka dan Biaya Pemakaman (PP No. 12 Tahun 1981)
1. Uang Duka Tewas
a. Kepada isteri/suami PNS yang tewas diberikan uang duka
tewas 6 kali penghasilan bersih, dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp.
500.000. penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan & tunjangan lain yang berhak diterimanya berdasar peraturan yang
berlaku.
b. Apabila PNS yang tewas tidak meninggalkan:
a) Isteri/suami, uang duka tewas
diberikan kepada anaknya.
b) Isteri/suami dan anak, uang
tewas diberikan kepada orangtuanya.
c) Isteri/suami, anak dan
orangtua, uang duka tewas diberikan kepada yang menyelenggarakan upacara
pemakaman almarhum/almarhumah.
c. Yang duka diberikan
dengan keputusan Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi
Negara, Pimpinan LPND, dsb bagi semua pangkat dan golongan PNS di instansi
masing-masing setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.
d. Uang duka tewas didasarkan atas penghasilan menurut
pangkat anumerta.
2. Biaya Pemakaman
a. PNS yang tewas, biaya pemakamannya ditanggung negara.
b. Biaya meliputi:
a) perawatan jenazah,
b) pemandian jenazah dan
perlengkapannya.
c) Tanah pemakaman dan biaya di
tempat pemakaman.
d) Angkutan jenazah dari tempat
pemakaman serta biaya persiapan pemakaman.
e) Angkutan dan penginapan bagi
isteri/suami dan semua anak yang sah.
c. Biaya penginapan diberikan untuk paling lama 10 hari.
3. Uang Duka Wafat
a. Kepada isteri/suami PNS yang wafat diberikan uang duka
wafat sebesar 3 kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya
Rp. 100.000.
b. Ketentuan pada butir e 1 b berlaku juga pada PNS yang
wafat.
c. Uang duka wafat diberikan tanpa keputusan pejabat yang
berwenang, melainkan cukup Bendaharawan Gaji mengajukan uang duka dengan
melampirkan surat kematian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar