PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANGANAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN
DENGAN HAK PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang diberhentikan dengan hormat dan telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan akan mendapatkan pensiun sebagai jaminan hari tua dan sebagai
penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas di
instansi pemerintah. Agar penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun
PNS Sekretariat Negara dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, akurat, dan
transparan, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi
Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Petunjuk Pelaksanaan ini
diperlukan sebagai acuan baku bagi para pejabat/pegawai di lingkungan
Sekretariat Negara dalam rangka penanganan administrasi pemberhentian dengan
hak pensiun PNS Sekretariat Negara.
B.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Petunjuk
Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS
Sekretariat Negara Republik Indonesia ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para
pejabat dan pegawai dalam penanganan administrasi pemberhentian PNS dengan hak
pensiun.
Tujuannya adalah untuk
mewujudkan kesamaan pengertian, tindakan, prosedur, dan mekanisme penanganan
administrasi pemberhentian PNS dengan hak pensiun, sehingga dapat mendukung
kelancaran pelayanan dan pengurusan administrasi dengan hak pensiun PNS
Sekretariat Neg
C.
Ruang Lingkup
Petunjuk Pelaksanaan ini
mengatur penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun PNS
Sekretariat Negara yang terdiri dari:
1.
pemberhentian atas permintaan sendiri
(pensiun dini);
2.
pemberhentian karena mencapai batas usia
pensiun;
3.
pemberhentian karena meninggal dunia/hilang
(pensiun janda/duda/anak);
4.
pemberhentian karena adanya penyederhanaan
organisasi;
5.
pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau
rohani;
6. pemberhentian
…
6.
pemberhentian karena meninggalkan tugas;
7.
pemberhentian karena
melakukan pelanggaran/tindak pidana/ penyelewengan.
Substansi Petunjuk
Pelaksanaan ini meliputi prosedur penanganan administrasi pemberhentian dengan
hak pensiun, persyaratan dan prosedur penanganan administrasi pemberhentian
dengan hak pensiun, kelengkapan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun,
penyiapan permohonan pembayaran pensiun pertama, tunjangan hari tua, dan
asuransi kematian.
D.
Pengertian
1.
Pensiun adalah
jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri
selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas di instansi pemerintah.
2.
Pemberhentian sebagai PNS
dengan hak pensiun adalah pemberhentian
terhadap PNS yang mengakibatkan hilangnya status sebagai PNS dengan mendapat
hak-hak pensiun, seperti tabungan asuransi pensiun dan tabungan hari tua.
3.
Batas usia pensiun adalah
batas usia PNS harus diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.
4.
Janda adalah
isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai
yang meninggal dunia.
5.
Duda adalah
suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima
pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6.
Orang tua adalah ayah kandung
dan/atau ibu kandung pegawai negeri.
7.
Anak adalah
anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut
undang-undang negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima
pensiun janda/duda.
8.
Pemberhentian karena adanya
penyederhanaan organisasi adalah pemberhentian
yang diakibatkan oleh adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan adanya
kelebihan PNS yang tidak dapat ditampung pada organisasi yang lainnya.
9.
Pemberhentian karena tidak
cakap jasmani atau rohani adalah pemberhentian
PNS yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan yang bersangkutan berdasarkan
keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
a.
tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri
karena kesehatannya;
b.
menderita penyakit atau kelainan yang
berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya;
c.
setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu
bekerja kembali.
10. Satuan
Organisasi …
10.
Satuan Organisasi adalah
unsur-unsur organisasi Sekretariat Negara yang terdiri dari:
a.
Rumah Tangga Kepresidenan;
b.
Sekretariat Wakil Presiden;
c.
Sekretariat Militer;
d.
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara;
e.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Dukungan Kebijakan;
f.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia;
g.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Hubungan Kelembagaan;
h.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Perundang-undangan;
i.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Pengawasan;
j.
Staf Ahli.
11. Unit Kerja
adalah
unsur-unsur organisasi Sekretariat Negara setingkat
Eselon II.
BAB II …
BAB II
PERSYARATAN DAN
PROSEDUR PENANGANAN ADMINISTRASI
PEMBERHENTIAN DENGAN
HAK PENSIUN
A.
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
(Pensiun Dini)
PNS yang telah mencapai usia
sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun
sekurang-kurangnya 20 tahun, dapat mengajukan permohonan pemberhentian sebagai
PNS dengan hak pensiun (pensiun dini).
Persyaratan:
1.
Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50
tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun bagi PNS yang
berhenti/ diberhentikan dengan hak pensiun
2.
Mengajukan permohonan
berhenti sebagai PNS kepada Menteri Sekretaris Negara u.p. Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
Prosedur
pengajuan pensiun dini dan berkas kelengkapan administrasi yang harus
dilengkapi yaitu:
1.
PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan
pensiun dini kepada Menteri Sekretaris Negara, u.p. Deputi Menteri Sekretaris
Negara Bidang
Sumber Daya Manusia dilampiri dengan berkas
kelengkapan administrasi pensiun dini;
2.
penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan berkas
kelengkapan administrasi pensiun dini oleh staf Biro Kepegawaian;
3.
penyiapan:
a.
surat Menteri Sekretaris Negara kepada
Presiden tentang usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS;
b.
Rancangan Keputusan Menteri
Sekretaris Negara beserta memorandum penjelasannya tentang pemberhentian dengan
hak pensiun sebagai PNS.
Surat Keputusan
pemberian pensiun ditetapkan oleh:
1.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
2.
Menteri Sekretaris Negara,
untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
Setelah
surat keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya yaitu:
1.
penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
2.
penggandaan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
3.
penyampaian Petikan kepada
PNS yang bersangkutan dan Salinan kepada unit kerja dan instansi terkait.
B. Pemberhentian
…
B.
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia
Pensiun
Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2008, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun, dan dapat
diperpanjang sampai dengan 58, 60, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan
tertentu. Usia PNS untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar
tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai PNS menurut
bukti-bukti yang sah.
Persyaratan:
1.
Akan mencapai batas usia pensiun 56 tahun
atau 60 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II
atau 65 tahun untuk
PNS yang memangku jabatan tertentu
2.
Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan
sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir (untuk PNS yang
memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
3.
Tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam satu tahun terakhir (untuk PNS
yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
Prosedur
penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena
mencapai batas usia pensiun adalah sebagai berikut.
1.
Penyusunan Daftar Nominatif
Pada setiap awal tahun
anggaran, Biro Kepegawaian menyusun Daftar Nominatif PNS yang akan mencapai
batas usia pensiun pada tahun berikutnya, berdasarkan tanggal lahir sesuai
dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan sebagai CPNS.
2.
Penyampaian Surat Pemberitahuan
dan Surat Permintaan Berhenti dengan Hak Pensiun
a.
Kepala Biro Kepegawaian
menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan,
selambat-lambatnya 15 bulan sebelum mencapai batas usia pensiun (contoh dapat
dilihat pada Sublampiran 1 Petunjuk Pelaksanaan ini).
b.
Penyampaian surat pemberitahuan tersebut
dilampiri dengan formulir:
1)
Surat Permintaan Pensiun (contoh dapat
dilihat pada Sublampiran 2 Petunjuk Pelaksanaan ini);
2)
Daftar Susunan Keluarga
(contoh dapat dilihat pada Sublampiran 3 Petunjuk Pelaksanaan ini).
c.
PNS yang bersangkutan
setelah menerima surat pemberitahuan akan berhenti sebagai PNS dengan hak
pensiun, segera membuat dan menyampaikan surat permintaan berhenti sebagai PNS
dengan hak pensiun, dengan dilengkapi lampiran sebagai berikut:
1) daftar …
1)
daftar susunan keluarga yang sah;
2)
fotokopi kartu pegawai;
3)
fotokopi DP3 satu tahun terakhir;
4)
fotokopi surat nikah;
5)
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
6)
fotokopi Akte Kelahiran Anak;
7)
surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga;
8)
surat keterangan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir;
9)
pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar;
10)
pas foto terbaru hitam putih
isteri/suami, ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
Keterangan:
a)
Disamping lampiran tersebut
di atas, terdapat dokumen yang akan disiapkan oleh Biro Kepegawaian, yaitu:
−
fotokopi surat keputusan
pengangkatan pertama (SK CPNS dan PNS);
−
fotokopi surat keputusan yang menetapkan
pangkat terakhir;
−
fotokopi surat keputusan yang menetapkan gaji
pokok terakhir.
b)
Angka 2) sampai dengan 7),
fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 6.
d.
Surat permintaan berhenti
sebagai PNS dengan hak pensiun beserta kelengkapannya, harus sudah disampaikan
kepada Menteri Sekretaris
Negara u.p. Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya
Manusia, selambat-lambatnya
1 tahun sebelum PNS yang bersangkutan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun,
karena mencapai batas usia pensiun.
e.
Apabila PNS yang akan
mencapai batas usia pensiun tidak mengajukan surat permintaan berhenti sebagai
PNS dengan hak pensiun sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun tepat pada waktunya
dengan menggunakan data yang ada pada Biro Kepegawaian, Deputi Menteri
Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.
f.
Khusus bagi PNS instansi
lain yang dipekerjakan/diperbantukan di lingkungan Sekretariat Negara yang akan
mencapai batas usia pensiun, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber
Daya Manusia menyampaikan surat pemberitahuan kepada pejabat Eselon I yang
membidangi masalah kepegawaian instansi induknya untuk memproses lebih lanjut
pensiun yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(contoh dapat dilihat pada Sublampiran 2 Contoh 3 Petunjuk Pelaksanaan ini).
3. Penyiapan
…
3.
Penyiapan Surat Usul Pemberhentian dengan Hak
Pensiun
Berdasarkan surat permohonan pensiun tersebut
di atas, selanjutnya dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan terhadap
berkas kelengkapan administrasi pensiun. Tahap selanjutnya, Biro Kepegawaian,
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia, menyiapkan surat usul pemberhentian dengan hak pensiun
sebagai PNS kepada:
a.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) (contoh dapat dilihat
pada
Sublampiran 4 Petunjuk Pelaksanaan ini);
b.
Kepala Badan Kepegawaian
Negara, untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I
(IV/b) (contoh dapat dilihat pada Sublampiran 5 Petunjuk Pelaksanaan ini).
4.
Penyampaian Surat Usul Pemberhentian dengan
Hak Pensiun
a.
Penyampaian surat usul pensiun kepada
Presiden melalui Sekretariat Kabinet dan tembusan kepada Kepala BKN untuk
dimintakan pertimbangan teknis, bagi PNS yang berpangkat IV/c ke atas.
b.
Penyampaian surat usul
pensiun kepada Kepala BKN bagi PNS yang berpangkat IV/b ke bawah.
5.
Penetapan Surat Keputusan Pensiun
Presiden/Kepala Badan
Kepegawaian Negara menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hak Pensiun.
6.
Pengambilan Surat Keputusan Pensiun
a.
Pengambilan SK pensiun ke BKN
b.
Penelitian SK pensiun sesuai data penerima
pensiun
c.
Perbaikan/koreksi/penyempunaan SK pensiun
apabila terdapat kesalahan data penerima pensiun
d.
Penyampaian kembali SK pensiun ke BKN untuk
dilakukan perbaikan
e.
Pengambilan kembali SK pensiun ke BKN
7.
Penyampaian Surat Keputusan Pensiun dan
Tembusannya
Asli Surat Keputusan disampaikan kepada PNS
yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
a.
Menteri Sekretaris Negara;
b.
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia;
c.
Kepala Biro Kepegawaian;
d.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);
e.
Kepala Kantor Cabang PT Taspen.
8.
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) Gaji
a.
Biro Keuangan, setelah mendapat salinan sah
surat keputusan pensiun dari Biro Kepegawaian, selanjutnya menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Kepala KPPN untuk menghentikan pembayaran gaji calon
pensiunan tersebut dan menerbitkan SKPP.
b.
Kepala KPPN menerbitkan SKPP
gaji calon pensiunan yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada:
1) Kepala …
1)
Kepala Kantor Cabang PT Taspen;
2)
Calon Pensiunan yang bersangkutan;
3)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
4)
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Negara;
5)
KPPN.
9.
Pembayaran Pensiun Pertama
a.
Pembayaran uang pensiunan pertama dilakukan
di PT Taspen melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan wilayah tempat tinggal
calon pensiunan yang bersangkutan, setelah semua kelengkapan persyaratan
administrasi pensiun terpenuhi, yang terdiri dari:
1)
daftar susunan keluarga yang sah;
2)
salinan sah surat keputusan pengangkatan
pertama (SK CPNS);
3)
salinan sah surat keputusan yang menetapkan
gaji pokok terakhir;
4)
fotokopi kartu pegawai;
5)
fotokopi surat nikah;
6)
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
7)
surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga;
8)
pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3 x 4
sebanyak 4 lembar;
9)
pas foto terbaru hitam putih isteri/suami,
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar;
10)
asli Petikan SK Pensiun berpasfoto dan 2
lembar fotokopi;
11)
asli tembusan SK Pensiun berpasfoto;
12)
SKPP asli dari KPPN;
13)
fotokopi rekening bank sebanyak 2 lembar;
14)
fotokopi Kartu Taspen sebanyak 2 lembar;
15)
formulir Surat Permintaan Pembayaran
Pensiun/Tunjangan/Uang Tunggu Pertama dan Tabungan Hari Tua (SP4-A) dan Surat
Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening dan Kuasa
(SP3-R).
b.
Setelah proses pencairan
uang pensiun pertama selesai, kepada pensiunan diberikan Kartu Identitas
Pensiun oleh PT Taspen sebagai dokumen sah untuk pengambilan uang pensiun
bulanan.
10. Pembayaran
Pensiun Lanjutan (Bulanan)
Setelah pembayaran pensiun
pertama, uang pensiunan selanjutnya dibayarkan setiap bulan melalui kantor pos
atau dengan pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk.
C.
Pemberhentian Karena
Meninggal Dunia/Hilang (Pensiun Janda/Duda/ Anak)
Berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pemberhentian PNS karena meninggal dunia/hilang
(pensiun janda/duda/anak), diatur sebagai berikut.
1.
Apabila PNS atau penerima pensiun
pegawai meninggal dunia, maka isteri (isteri-isteri)-nya untuk PNS pria atau
suaminya untuk PNS wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Biro
Kepegawaian, berhak menerima
pensiun …
pensiun janda atau pensiun
duda. Sebelum pensiun janda/duda diberikan, kepada janda/duda PNS yang
meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut, terhitung
mulai tanggal 1 bulan berikutnya PNS yang bersangkutan meninggal dunia.
2.
Apabila pegawai negeri atau
penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai
isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian
pensiun-janda, maka:
a.
pensiun-janda diberikan kepada
anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;
b.
satu bagian pensiun-janda diberikan kepada
masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
c.
pensiun-duda diberikan kepada anak
(anak-anaknya).
3.
Apabila pegawai negeri pria
atau penerima pensiun-pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai
isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun-janda/bagian pensiun-janda
di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal
dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun-janda diberikan kepada
masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu dimaksud.
4.
Kepada anak (anak-anak) yang
ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal
dunia, diberikan satu pensiun-janda, bagian pensiun-janda atau pensiun-duda
atas dasar yang lebih menguntungkan.
5.
Anak (anak-anak) yang berhak
menerima pensiun-janda atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan
angka 2 atau angka 3 di atas, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai
atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia:
a.
belum mencapai usia 25 tahun; atau
b.
tidak mempunyai penghasilan sendiri; atau
c.
belum nikah atau belum pernah nikah.
Persyaratan:
1.
Yang bersangkutan adalah
isteri/suami/anak/orang tua dari PNS yang meninggal dunia
2.
Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3)
PNS yang meninggal dunia sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
terakhir (untuk PNS yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
3.
PNS yang meninggal dunia
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam satu
tahun terakhir (untuk PNS yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat
pengabdian)
Prosedur penanganan administrasi pensiun
janda/duda adalah sebagai berikut.
1.
Penyampaian Surat Permintaan Pensiun
Janda/Duda
Apabila PNS meninggal dunia,
Biro Kepegawaian segera menyampaikan formulir permohonan pensiun janda/duda
kepada janda/duda PNS yang
bersangkutan
…
bersangkutan
(contoh dapat dilihat pada Sublampiran 6 Petunjuk Pelaksanaan ini), untuk
selanjutnya diisi dan disampaikan kembali kepada
Biro
Kepegawaian, dengan dilampiri berkas kelengkapan administrasi pensiun
janda/duda, yang terdiri dari:
a.
surat permintaan pensiun janda/duda;
b.
daftar susunan keluarga yang sah;
c.
fotokopi surat nikah;
d.
surat keterangan kematian dari kelurahan;
e.
surat keterangan janda/duda;
f.
fotokopi Akte Kelahiran Anak;
g.
surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga;
h.
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
i.
fotokopi kartu pegawai;
j.
fotokopi kartu isteri/suami;
k.
fotokopi rekening bank;
l.
fotokopi DP3 satu tahun terakhir;
m.
pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar;
n.
surat keterangan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun
terakhir.
Keterangan:
a.
Disamping lampiran tersebut di atas, terdapat
dokumen yang akan disiapkan oleh Biro Kepegawaian, yaitu:
-
fotokopi surat keputusan
pengangkatan pertama (SK CPNS dan
PNS);
-
fotokopi surat keputusan yang
menetapkan pangkat terakhir;
-
fotokopi surat keputusan yang
menetapkan gaji pokok terakhir;
b.
Huruf a sampai dengan n,
fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 6.
2.
Penyiapan Surat Usul Pensiun Janda/Duda
Berdasarkan surat permohonan pensiun
janda/duda tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan
pemilahan terhadap berkas kelengkapan administrasi pensiun. Tahap selanjutnya,
Biro
Kepegawaian menyiapkan surat
usul pensiun janda/duda (contoh dapat dilihat pada Sublampiran 7 dan 8 Petunjuk
Pelaksanaan ini).
3.
Penyampaian Surat Usul Pensiun Janda/Duda
Biro Kepegawaian menyiapkan surat usul
pensiun janda/duda kepada:
a.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
b.
Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk PNS
yang berpangkat Juru
Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
4.
Presiden/Kepala Badan
Kepegawaian Negara menetapkan Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda.
5.
Pengambilan Surat Keputusan Pensiun
Janda/Duda
a. Pengambilan
…
a.
Pengambilan SK pensiun janda/duda ke
Sekretariat Kabinet/BKN
b.
Penelitian SK pensiun sesuai data penerima
pensiun
c.
Perbaikan/koreksi/penyempurnaan SK pensiun
apabila terdapat kesalahan data penerima pensiun
d.
Penyampaian kembali SK pensiun ke Sekretariat
Kabinet/BKN untuk dilakukan perbaikan
e.
Pengambilan kembali SK pensiun ke Sekretariat
Kabinet/BKN
6.
Penyampaian Surat Keputusan Pensiun
Janda/Duda
Asli Surat Keputusan disampaikan kepada
Janda/Duda PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
1) Menteri Sekretaris Negara;
2) Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang
Sumber Daya Manusia;
3) Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat
Negara;
4) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN);
5) Kepala Kantor Cabang PT Taspen.
7.
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) Gaji
a.
Biro Keuangan setelah mendapat salinan sah
surat keputusan pensiun janda/duda dari Biro Kepegawaian, selanjutnya
menyampaikan surat pemberitahun kepada Kepala KPPN untuk menghentikan
pembayaran gaji dari calon pensiunan tersebut dan menerbitkan SKPP.
b.
Kepala KPPN yang bersangkutan menerbitkan
SKPP gaji dari calon pensiunan yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan
kepada:
1)
Kepala Kantor Cabang PT Taspen;
2)
Calon Pensiunan yang bersangkutan;
3)
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
4)
Bendahara Pengeluaran Sekretariat Negara;
5)
KPPN.
8.
Pembayaran Pensiun Pertama
a.
Pembayaran uang pensiunan pertama dilakukan
di PT Taspen melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan wilayah tempat tinggal
calon pensiunan yang bersangkutan, setelah semua kelengkapan persyaratan
administrasi pensiun terpenuhi, yang terdiri dari:
1)
daftar susunan keluarga yang sah;
2)
salinan sah surat keputusan pengangkatan
pertama (SK CPNS dan PNS);
3)
salinan sah surat keputusan yang menetapkan
gaji pokok terakhir;
4)
fotokopi kartu pegawai;
5)
fotokopi kartu isteri/suami;
6)
fotokopi surat nikah;
7)
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
8)
fotokopi surat keputusan pensiun;
9)
fotokopi Kartu Taspen;
10)
surat keterangan kematian dari kelurahan;
11)
surat keterangan janda/duda;
12)
surat keterangan kuliah,
bagi anak yang masih menjadi tanggungan keluarga;
13)
tembusan …
13)
tembusan asli berfoto surat keputusan
pensiun;
14)
Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
(SKPP) Gaji;
15)
formulir Surat Permintaan Pembayaran
Pensiun/Tunjangan Pertama Bagi Janda/Duda/Yatim Piatu (SP4-B), SP3-R, Surat
Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB), Akte 2,
dan Akte 3;
16)
pas foto terbaru hitam putih, ukuran 3 x 4
sebanyak 4 lembar.
Keterangan:
Nomor
1) sampai dengan 12), fotokopi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
masing-masing rangkap 2.
b.
Setelah proses pencairan
uang pensiun pertama selesai, kepada pensiunan diberikan Kartu Identitas
Pensiun oleh PT Taspen sebagai dokumen sah untuk pengambilan uang pensiun
bulanan.
9.
Pembayaran Pensiun Lanjutan (Bulanan)
Setelah pembayaran pensiun
pertama, uang pensiunan selanjutnya dibayarkan setiap bulan melalui kantor pos
atau dengan pemindahbukuan ke rekening bank yang ditunjuk.
D.
Pemberhentian karena Adanya Penyederhanaan
Organisasi
Apabila terdapat
penyederhanaan organisasi yang mengakibatkan adanya kelebihan PNS, maka PNS
yang kelebihan itu disalurkan kepada instansi lainnya. Apabila penyaluran
tersebut tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS atau dari jabatan negeri dengan mendapatkan hak-hak
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan pemberhentian dimaksud adalah
sebagai berikut.
1.
Apabila PNS tersebut telah mencapai usia
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dengan hak pensiun.
2.
Apabila PNS tersebut belum mencapai usia 50
(lima puluh) tahun dan/atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka
ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang
tunggu.
3.
Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu)
tahun, dengan ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari
5 (lima) tahun. Apabila PNS yang bersangkutan telah mencapai usia 50 (lima
puluh) tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun sebelum atau pada saat habisnya masa menerima uang tunggu, maka ia
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
4.
PNS yang dimaksud di atas
yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50
(lima puluh) tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun yang
diberikan
…
diberikan pada saat ia
mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa
pemberian uang tunggu sampai saat ia berhak menerima pensiun yang bersangkutan
tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
5.
PNS yang dimaksud di atas
yang pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu telah mencapai usia 50
(lima puluh) tahun, akan tetapi belum memiliki masa kerja pensiun 10 (sepuluh)
tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.
Prosedur
penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena
adanya penyederhanaan organisasi, yaitu:
1.
PNS yang bersangkutan diminta melengkapi
berkas administrasi kelengkapan pensiun;
2.
penerimaan, penelitian, pemeriksaan, dan
pemilahan berkas kelengkapan administrasi pensiun oleh staf Biro Kepegawaian;
3.
penyiapan:
a.
surat Menteri Sekretaris Negara kepada
Presiden tentang usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS;
b.
Rancangan Keputusan Menteri
Sekretaris Negara beserta memorandum penjelasannya tentang pemberhentian dengan
hak pensiun sebagai PNS.
Surat Keputusan
pemberian pensiun ditetapkan oleh:
1.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
2.
Menteri Sekretaris Negara,
untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
Setelah
Surat Keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya yaitu:
1.
penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
2.
penggandaan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
3.
penyampaian Petikan kepada
PNS yang bersangkutan dan Salinan kepada unit kerja dan instansi terkait.
E.
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau
Rohani
Persyaratan bagi PNS yang
tidak cakap jasmani atau rohani untuk diberhentikan dengan hormat dengan
mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu
apabila berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:
1.
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan
negeri karena kesehatannya; atau
2.
menderita penyakit atau kelainan yang
berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; atau
3.
setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu
bekerja kembali.
PNS …
PNS
sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS dengan hak pensiun:
1.
tanpa terikat pada masa kerja pensiun,
apabila oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia
menjalankan kewajiban jabatan;
2.
jika telah memiliki masa
kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, apabila oleh Tim Penguji
Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri,
karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan
kewajiban jabatan.
Prosedur
penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena
tidak cakap jasmani atau rohani, yaitu:
1.
PNS yang bersangkutan diminta melengkapi
berkas administrasi kelengkapan pensiun;
2.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penerimaan,
penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan berkas kelengkapan administrasi pensiun;
3.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penyiapan:
a.
surat Menteri Sekretaris Negara kepada
Presiden tentang usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS;
b.
Rancangan Keputusan Menteri
Sekretaris Negara beserta memorandum penjelasannya tentang pemberhentian dengan
hak pensiun sebagai PNS;
Surat Keputusan
pemberian pensiun ditetapkan oleh:
1.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
2.
Menteri Sekretaris Negara,
untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
Setelah
Surat Keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya yaitu:
1.
penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
2.
penggandaan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
3.
penyampaian Petikan kepada
PNS yang bersangkutan dan Salinan kepada unit kerja dan instansi terkait.
F.
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas
Persyaratan pemberhentian
PNS karena meninggalkan tugas adalah sebagai berikut.
1.
PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak
sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya
mulai bulan ketiga.
2.
PNS sebagaimana dimaksud angka 1 yang dalam
waktu kurang dari 6
(enam) bulan melaporkan diri kepada Menteri
Sekretaris Negara, dapat:
a.
ditugaskan kembali apabila
ketidakhadirannya itu karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
b. diberhentikan
…
b.
diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS, apabila ketidakhadirannya itu karena karena kelalaian PNS yang
bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu
suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali.
3.
PNS sebagaimana dimaksud angka 1 di atas,
yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara
tidak sah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
4.
Bagi PNS yang telah memenuhi
syarat usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, pemberhentian
sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, berupa pemberhentian sebagai PNS dengan
hak pensiun.
Prosedur penanganan
administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena meninggalkan
tugas dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan, yaitu:
1.
PNS yang bersangkutan diminta melengkapi
berkas administrasi kelengkapan pensiun;
2.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penerimaan,
penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan berkas kelengkapan administrasi pensiun;
3.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penyiapan:
a.
surat Menteri Sekretaris Negara kepada
Presiden tentang usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS;
b.
Rancangan Keputusan Menteri
Sekretaris Negara beserta memorandum penjelasannya tentang pemberhentian dengan
hak pensiun sebagai PNS.
Surat Keputusan pemberian
pensiun ditetapkan oleh:
1.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
2.
Menteri Sekretaris Negara,
untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
Setelah
Surat Keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya yaitu:
1.
penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
2.
penggandaan Salinan dan
Petikan Keputusan Menteri Sekretaris Negara;
3.
penyampaian Petikan kepada
PNS yang bersangkutan dan Salinan kepada unit kerja dan instansi terkait.
G.
Pemberhentian Karena
Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/ Penyelewengan
Persyaratan pemberhentian
PNS karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai
berikut.
1.
PNS yang melakukan
pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan dapat diberhentikan sebagai PNS.
Pemberhentian dimaksud dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat,
tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya
perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh
perbuatan itu.
2. Bagi …
2.
Bagi PNS yang diberhentikan
dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas, apabila pada saat pemberhentian
yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20
tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
Prosedur penanganan
administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena melakukan
pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan, yaitu:
1.
PNS yang bersangkutan diminta melengkapi
berkas administrasi kelengkapan pensiun;
2.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penerimaan,
penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan berkas kelengkapan administrasi pensiun;
3.
Staf Biro Kepegawaian melakukan penyiapan:
a.
surat Menteri Sekretaris Negara kepada
Presiden tentang usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS;
b.
Rancangan Keputusan Menteri
Sekretaris Negara beserta memorandum penjelasannya tentang pemberhentian dengan
hak pensiun sebagai PNS.
Surat
Keputusan pemberian pensiun ditetapkan oleh:
1.
Presiden RI, untuk PNS yang berpangkat
Pembina Utama Muda (IV/c) sampai dengan Pembina Utama (IV/e);
2.
Menteri Sekretaris Negara,
untuk PNS yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Tk.I (IV/b).
Setelah
Surat Keputusan penetapan pensiun diterbitkan, penyelesaian selanjutnya yaitu:
1.
penyiapan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
2.
penggandaan Salinan dan Petikan Keputusan
Menteri Sekretaris Negara;
3.
penyampaian Petikan kepada
PNS yang bersangkutan dan Salinan kepada unit kerja dan instansi terkait.
Bagan
alir prosedur penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun PNS
Sekretariat Negara adalah sebagai berikut.
BAGAN ALIR
…
BAGAN ALIR
PROSEDUR PENANGANAN ADMINISTRASI
PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN PNS SEKRETARIAT NEGARA
A.
Administrasi Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)
Penerimaan usulan/permohonan berhenti
dengan hak pensiun dan penelitian kelengkapan administrasi
|
Penyiapan surat usul pensiun
|
|
|
Penyiapan memorandum dan
|
|
|
|
|
|
rancangan SK Menteri
Sekretaris
|
|
|
|
|
kepada Presiden bagi
PNS
|
|
|
Negara tentang pemberhentian
|
|
|
|
golongan IV/c ke atas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dengan
hak pensiun bagi PNS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
golongan IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian surat usul pensiun
|
|
|
Pengajuan Rancangan Keputusan
|
|
|
|
kepada Presiden
dengan
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara tentang
|
|
|
|
tembusan kepada Kepala BKN
|
|
|
pemberhentian dengan hak
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
|
Penyiapan Salinan dan Petikan SK
|
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
B.
Administrasi …
B.
Administrasi Pemberhentian Karena Mencapai
Batas Usia Pensiun
Penyusunan daftar nominatif PNS yang akan
mencapai BUP
Penyampaian surat pemberitahuan akan mencapai
BUP
Penerimaan usulan/permohonan pensiun dan
penelitian kelengkapan administrasi pensiun
Penyiapan surat usul
pemberhentian/pensiun PNS karena mencapai BUP
|
Penyampaian usul
|
|
Penyampaian usul
|
|
pemberhentian/pensiun kepada
|
|
pemberhentian/pensiun kepada
|
|
Presiden bagi PNS
golongan IV/c
|
|
Kepala BKN bagi PNS
golongan
|
|
ke atas
|
|
IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
Penerimaan SK Kepala BKN
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
tentang
pemberhentian/pensiun
|
|
pemberhentian/pensiun
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat
permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
C.
Administrasi …
C.
Administrasi Pemberhentian
Karena Meninggal Dunia/Hilang (Pensiun Janda/ Duda/Anak)
Penyampaian formulir permohonan pensiun
janda/duda
Penerimaan permohonan pensiun dan
penelitian kelengkapan administrasi
Penyiapan surat usul pensiun janda/duda/anak
|
Penyampaian usul pensiun
|
|
Penyampaian usul pensiun
|
|
|
|
janda/duda/anak kepada Kepala
|
|
|
|
janda/duda/anak
kepada Presiden
|
|
|
|
|
|
BKN
bagi PNS golongan IV/b ke
|
|
|
|
bagi PNS golongan IV/c ke atas
|
|
|
|
|
|
bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
Penerimaan SK Kepala BKN
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
tentang pensiun janda/duda/anak
|
|
|
pensiun janda/duda/anak
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pensiun janda/duda/anak
kepada janda/duda/anak yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi
terkait
Penyiapan surat
permohonan:
1.
Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran
Pensiun Pertama, Pensiun Janda/Duda/Anak
3.
Pembayaran THT
4.
Pembayaran Asuransi Kematian
5. Pengembalian
Taperum PNS
D.
Administrasi …
D.
Administrasi Pemberhentian Karena Adanya
Penyederhanaan Organisasi
Permintaan untuk melengkapi berkas
administrasi kelengkapan pensiun kepada PNS yang bersangkutan
|
|
|
|
Penyiapan memorandum dan
|
|
|
|
Penyiapan surat usul
pensiun
|
|
|
rancangan SK Menteri
Sekretaris
|
|
|
|
kepada
Presiden bagi PNS
|
|
|
Negara tentang
pemberhentian
|
|
|
|
golongan IV/c ke atas
|
|
|
dengan hak pensiun bagi PNS
|
|
|
|
|
|
|
golongan IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian surat usul pensiun
|
|
|
Pengajuan Rancangan Keputusan
|
|
|
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara tentang
|
|
|
|
|
kepada Presiden
dengan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
|
|
tembusan kepada Kepala BKN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
|
Penyiapan Salinan dan Petikan SK
|
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat
permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
E.
Administrasi …
E.
Administrasi Pemberhentian Karena Tidak Cakap
Jasmani atau Rohani
Permintaan untuk melengkapi berkas
administrasi kelengkapan pensiun kepada PNS yang bersangkutan
|
|
|
|
Penyiapan memorandum dan
|
|
|
|
Penyiapan surat usul
pensiun
|
|
|
rancangan SK Menteri
Sekretaris
|
|
|
|
kepada
Presiden bagi PNS
|
|
|
Negara tentang
pemberhentian
|
|
|
|
golongan IV/c ke atas
|
|
|
dengan hak pensiun bagi PNS
|
|
|
|
|
|
|
golongan IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian surat usul pensiun
|
|
|
Pengajuan Rancangan Keputusan
|
|
|
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara tentang
|
|
|
|
|
kepada Presiden
dengan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
|
|
tembusan kepada Kepala BKN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
|
Penyiapan Salinan dan Petikan SK
|
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
F.
Administrasi …
F.
Administrasi Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas
Permintaan untuk melengkapi berkas
administrasi kelengkapan pensiun kepada PNS yang bersangkutan
|
|
|
|
Penyiapan memorandum dan
|
|
|
|
Penyiapan surat usul
pensiun
|
|
|
rancangan SK Menteri
Sekretaris
|
|
|
|
kepada
Presiden bagi PNS
|
|
|
Negara tentang
pemberhentian
|
|
|
|
golongan IV/c ke atas
|
|
|
dengan hak pensiun bagi PNS
|
|
|
|
|
|
|
golongan IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian surat usul pensiun
|
|
|
Pengajuan Rancangan Keputusan
|
|
|
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara tentang
|
|
|
|
|
kepada Presiden
dengan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
|
|
tembusan kepada Kepala BKN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
|
Penyiapan Salinan dan Petikan SK
|
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat
permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
G.
Administrasi …
G.
Administrasi Pemberhentian
Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/ Penyelewengan
Permintaan untuk melengkapi berkas
administrasi kelengkapan pensiun kepada PNS yang bersangkutan
|
|
|
|
Penyiapan memorandum dan
|
|
|
|
Penyiapan surat usul
pensiun
|
|
|
rancangan SK Menteri
Sekretaris
|
|
|
|
kepada
Presiden bagi PNS
|
|
|
Negara tentang
pemberhentian
|
|
|
|
golongan IV/c ke atas
|
|
|
dengan hak pensiun bagi PNS
|
|
|
|
|
|
|
golongan IV/b ke bawah
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian surat usul pensiun
|
|
|
Pengajuan Rancangan Keputusan
|
|
|
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara tentang
|
|
|
|
|
kepada Presiden
dengan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
|
|
tembusan kepada Kepala BKN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerimaan SK Presiden dari
|
|
|
Penyiapan Salinan dan Petikan SK
|
|
|
|
Sekretariat Kabinet
tentang
|
|
|
|
|
|
|
pemberhentian
dengan hak
|
|
|
Menteri
Sekretaris Negara
|
|
|
|
pensiun
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyampaian SK pemberhentian/pensiun
kepada PNS yang bersangkutan dan Salinan/Tembusan ke instansi terkait
Penyiapan surat
permohonan:
1. Penerbitan SKPP kepada KPPN melalui Biro
Keuangan;
2. Pembayaran Pensiun
Pertama
3.
Pembayaran THT
4. Pengembalian
Taperum PNS
BAB III …
BAB III
KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN
SEBAGAI PNS
A.
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
(Pensiun Dini)
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Fotokopi Karpeg
f.
Fotokopi Surat Nikah
g.
Fotokopi KTP
h.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
i.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
j.
Fotokopi rekening bank
k.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
l.
Pas foto terbaru hitam putih istri/suami
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf i,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
B.
Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia
Pensiun
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Fotokopi Karpeg
f.
Fotokopi DP3 tahun terakhir (bagi yang
memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
g.
Fotokopi Surat Nikah
h.
Fotokopi KTP
i.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
j.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
k.
Fotokopi rekening bank
l.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
m.
Pas foto terbaru hitam putih istri/suami ukuran
3 x 4 sebanyak 4 lembar
n.
Surat keterangan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam satu tahun
terakhir (bagi yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
Keterangan: …
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf j,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
C.
Pemberhentian Karena
Meninggal Dunia/Hilang (Pensiun Janda/Duda/ Anak)
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi Surat Nikah
c.
Surat keterangan kematian
d.
Surat keterangan kejandaan/kedudaan dari
kelurahan (bagi pensiun janda/duda)
e.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
f.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
g.
Fotokopi KTP
h.
Fotokopi Karpeg
i.
Fotokopi KARIS/KARSU
j.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
k.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
l.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
m.
Fotokopi DP3 tahun terakhir (bagi yang
memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
n.
Fotokopi rekening bank
o.
Pas foto terbaru hitam putih
istri/suami/anak/orang tua ukuran 3 x 4 sebanyak 10 lembar
p.
Surat keterangan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam satu tahun
terakhir (bagi yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian)
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf m,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
D.
Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan
Organisasi
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Fotokopi Karpeg
f.
Fotokopi Surat Nikah
g.
Fotokopi KTP
h.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
i. Surat …
i.
Surat keterangan kuliah,
bagi anak yang masih menjadi tanggungan keluarga
j.
Fotokopi rekening bank
k.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
l.
Pas foto terbaru hitam putih istri/suami
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf i,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
E.
Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau
Rohani
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan
c.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
d.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
e.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
f.
Fotokopi Karpeg
g.
Fotokopi Surat Nikah
h.
Fotokopi KTP
i.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
j.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
k.
Fotokopi rekening bank
l.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
m.
Pas foto terbaru hitam putih isteri/suami
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf j,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
F.
Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Fotokopi Karpeg
f.
Fotokopi Surat Nikah
g.
Fotokopi KTP
h.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
i.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
j.
Fotokopi rekening bank
k.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
l.
Pas foto terbaru hitam putih isteri/suami
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
Keterangan:
…
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf i,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
G.
Pemberhentian Karena
Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/ Penyelewengan
Kelengkapan administrasi:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Fotokopi Karpeg
f.
Fotokopi Surat Nikah
g.
Fotokopi KTP
h.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
i.
Surat keterangan kuliah, bagi anak yang masih
menjadi tanggungan keluarga
j.
Fotokopi rekening bank
k.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 10 lembar
l.
Pas foto terbaru hitam putih isteri/suami
ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar
Keterangan:
Huruf a, asli rangkap
6
Huruf b s.d. huruf i,
fotokopi yang dilegalisir pejabat berwenang rangkap 6
BAB IV …
BAB IV
PENYIAPAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN
PERTAMA, TUNJANGAN HARI TUA, DAN ASURANSI KEMATIAN
A.
Persyaratan
1.
Pembayaran pensiun pertama
dan tunjangan hari tua (THT) diberikan kepada PNS yang telah diberhentikan
dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun (memiliki SK pensiun).
2.
Asuransi Kematian dibayarkan
kepada ahli waris dari PNS yang meninggal dunia.
B.
Kelengkapan administrasi
1.
Bagi PNS penerima pensiun
yang mengajukan permohonan pembayaran pensiun pertama dan THT:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Asli dan fotokopi SK Pensiun
f.
Tembusan SK Pensiun untuk PT Taspen
g.
Fotokopi Surat Nikah
h.
Fotokopi KTP
i.
Fotokopi Karpeg
j.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
k.
Fotokopi surat keterangan kuliah
l.
Formulir SP4-A dan SP3-R
m.
Rekening bank
n.
Kartu Taspen
o.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP)
p.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 5 lembar
q.
Pas foto suami/isteri ukuran 3 x 4 sebanyak 5
lembar
2.
Bagi janda/duda/anak/orang
tua penerima pensiun PNS yang mengajukan permohonan pembayaran pensiun pertama,
THT, dan Asuransi Kematian:
a.
Daftar susunan keluarga
b.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
c.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
d.
Fotokopi SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir
e.
Asli dan fotokopi SK Pensiun
f.
Fotokopi Surat Nikah
g.
Surat keterangan kematian
h.
Surat keterangan kejandaan/kedudaan
i.
Fotokopi KTP
j. Fotokopi …
j.
Fotokopi Karpeg
k.
Fotokopi Karis/Karsu
l.
Fotokopi Akte Kelahiran Anak
m.
Fotokopi surat keterangan kuliah
n.
Pas foto terbaru hitam putih ukuran 3 x 4
sebanyak 5 lembar
o.
Formulir SP4-B, SP3-R, AKT 2, AKT 3 dan SPTB
p.
Rekening bank
q.
Kartu Taspen
r.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP)
s.
Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG)
3.
Bagi PNS yang berhenti/diberhentikan sebagai
PNS yang mengajukan
THT:
a.
Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS
b.
Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir
c.
Asli dan fotokopi SK Pemberhentian sebagai
PNS
d.
Fotokopi KTP
e.
Formulir AKT 1
f.
Kartu Taspen
g.
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP)
h.
Kutipan Perincian Penerimaan Gaji (KPPG)
BAB V …
BAB V
PENUTUP
Pedoman
yang tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara ini merupakan acuan bagi
seluruh pejabat dan pegawai di Sekretariat Negara dalam melaksanakan pengurusan
administrasi kenaikan pangkat.
MENTERI SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
SUDI SILALAHI
Salinan
sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
NEGARA RI
Kepala
Biro Organisasi dan Humas,
Djadjuk
Natsir
Tidak ada komentar:
Posting Komentar